SUMBANGAN MASYARAKAT/DANA KOMITE UNTUK SMK NEGERI GUDO

Berlatar belakang pemberitaan di media sosial tentang sumbangan dana masyakat menjadi polemik di dunia maya. Dan hal ini perlu di jelaskan dengan baik agar menjadikan pemahaman bersama. SMK Negeri Gudo, mempunyai permasalahan kurangnya lahan untuk ruang kelas, dan 2 tahun lalu telah berjalan kontrak gedung yayasan PGRI berkapasitas 6 kelas dan lahan parkir yang luas, saat ini gedung mengalami kerusakan pada atap yang sangat membahayakan siswa dan siswi, maka dari itu sekolah menyampaikan hal ini kepada angota Komite sekolah dan tersampaikanlah maksud dan tujuan pembiayaan ini pada rapat wali murid. Hal ini di lakukan karena lahan ini bukan aset sekolah/dindik Propinsi Jatim sehingga pemeliharaan tdk bisa di danai oleh BOSP atau BPOPP. Perencanaan disampaikan kpd walimurid dan monitoring pelaksanaan akan dilakukan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban. Dan sumbangan peningkatan mutu ada untuk mendanai kegiatan siswa yang tidak bisa di handle oleh dana pemerintah BOS/BPOPP. Bahkan SMK Negeri Gudo juga memerlukan dana untuk menyewa tempat olahraga/lapangan utk kegiatan siswa. Mamin untuk siswa yang juga termasuk poin yang blm bisa di danai oleh dana pemerintah sehingga dana masyarakat/sumbangan komite masih di perlukan utk sekolah ini.

Peraturan yang berhubungan:
Permendikbud yang mengatur no 75 tahun 2016 ttg Komite Sekolah, Permendikbud no 63 tahun 2022. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan. Peraturan ini membahas biaya investasi dan operasional pada PAUD, pendidikan dasar, dan menengah, serta mekanisme perhitungan satuan biaya pendidikan.